Tentang Ikatan Widyaiswara Indonesia
Sejarah IWI

Mengingat dinamika masyarakat Indonesia, paradigma pelayanan publik ditumbuh kembangkan agar dapat memenuhi kewajiban dasar aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini juga sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang no.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Widyaiswara sebagai insan Aparatur Pemerintah, ikut bertanggung jawab untuk mengembangkannya melalui pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selaras dengan nilai moral dan etika bangsa Indonesia, sehingga dalam pemberian pelayanan publik bersikap profesional.

Untuk menyatupadukan peran dalam menjawab tantangan, sumber daya manusia Indonesia harus memiliki etos kerja. Oleh karena itu, Widyaiswara Indonesia sadar dan perlu bersatu dalam satu wadah organisasi profesi yang mandiri dan independen untuk ikut dalam pembangunan Bangsa dan Negara, maka dibentuklah Organisasi Ikatan Widyaiswara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ikatan Widyaiswara Indonesia didirikan di Yogyakarta sebagai hasil Kongres I pada tanggal 21, bulan September tahun 2000 untuk waktu yang tidak ditentukan. Pada saat itu, Ketua Umum IWI kepengurusan pertama dijabat oleh Bapak Lalu Rusmiady. Sedangkan Ketua I adalah Bapak Moersito, Sekretaris Jendral dijabat oleh Ibu Media Ekawati dan Bendahara oleh Revoldi Siringoringo. Ikatan Widyaiswara Indonesia adalah satu-satunya organisasi profesi widyaiswara di Republik Indonesia. Ikatan Widyaiswara Indonesia adalah organisasi profesi yang menjunjung tinggi integritas moral dan etika bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dan penyelenggara negara serta pemerintahan.

Tujuan IWI

Ikatan Widyaiswara Indonesia bertujuan:

  1. Meningkatkan dan mempererat jalinan kerjasama para anggota secara khusus dan organisasi secara umum dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
  2. Meningkatkan profesionalisme, tanggung jawab dan kompetensi para anggotanya dalam menjalankan tugasnya dengan memanfaatkan IImu Pengetahuan dan Teknologi untuk mencerdaskan bangsa;
  3. Membantu dan melindungi Anggota dalam mempergunakan keahliannya secara baik sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
  4. Ikut serta mengupayakan peningkatan kesejahteraan Anggotanya; dan
  5. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di segala. bidang.

Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Ikatan Widyaiswara Indonesia terdiri atas:
  1. Pelindung;
  2. Dewan Pembina Pusat;
  3. Dewan Pembina Instansi Kementerian dan Lembaga Non Kementerian (KLNK);
  4. Dewan Pembina Daerah (Pemerintah ProvinsilKabupaten/Kota);
  5. Dewan Pakar Ikatan Widyaiswara Indonesia;
  6. Majelis Pertimbangan dan Kehormatan (MPK) Ikatan Widyaiswara Indonesia;
  7. Senat Ikatan Widyaiswara Indonesia:
  8. Pengurus Pusat Ikatan Widyaiswara Indonesia;
  9. Pengurus Ikatan Widyaiswara Indonesia Instansi KLNK;
  10. Pengurus Daerah Ikatan Widyaiswara Indonesia pada tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota; dan
  11. Badan Audit Keuangan.
Susunan Pengurus
  1. Pengurus Pusat dibentuk dan disusun oleh Ketua Umum terpilih dengan membentuk formatur, dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum Ikatan Widyaiswara Indonesia;
  2. Pengurus KLNK Ikatan Widyaiswara Indonesia dibentuk dan disusun oleh Ketua Ikatan Widyaiswara Indonesia pada tingkat Instansi KLNK, dan dilantik oleh Ketua Ikatan Widyaiswara Indonesia terpilih pad a tingkat Instansi KLNK, serta dikukuhkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Widyaiswara Indonesia;
  3. Pengurus Daerah Provinsi, dibentuk dan disusun oleh masing-masing Ketua Pengurus Ikatan Widyaiswara Indonesia Provinsi, dan dilantik oleh Ketua Ikatan Widyaiswara Indonesia Daerah terpilih pada tingkat Provinsi, serta dikukuhkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Widyaiswara Indonesia; dan
  4. Pengurus Daerah Kabupaten/Kota, dibentuk dan disusun oleh masingĀ­ masing Ketua Pengurus Ikatan Widyaiswara Indonesia Kabupaten/Kota, dan dilantik oleh Ketua Ikatan Widyaiswara Indonesia Daerah terpilih pada tingkat Kabupaten/Kota, serta dikukuhkan oleh Pengurus Pengurus Daerah Ikatan Widyaiswara Indonesia Provinsi.
Anggota
  1. Anggota Ikatan Widyaiswara Indonesia adalah Widyaiswara berkewarganegaraan Indonesia.
  2. Keanggotaan Ikatan Widyaiswara Indonesia dibagi dalam:
    1. Anggota Biasa adalah setiap Widyaiswara yang masih PNS/ASN;
    2. Anggota Luar Biasa adalah Widyaiswara purnabakti yang menyatakan dirinya bersedia menjadi anggota;
    3. Anggota Kehormatan Luar Biasa adalah setiap warga negara Indonesia yang berjasa terhadap Ikatan Widyaiswara Indonesia dan bersedia menjadi anggota.
Download:
  1. Anggaran Dasar IWI (2015) - PDF
  2. Anggaran Rumah Tangga IWI (2015) - PDF
  3. Surat Keputusan Ketua IWI tentang Pengurus Pusat IWI - PDF